Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Jenis/Bentuk Peraturan	UNDANG-UNDANG
Pemrakarsa	PEMERINTAH PUSAT
Nomor	19
Tahun	2003
Tentang	BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tempat Penetapan	Jakarta
Ditetapkan Tanggal	19 Juni 2003
Pejabat yang Menetapkan	MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Status	Berlaku
Dokumen Peraturan

Tahun Pengundangan	2003
Nomor Pengundangan	70
Nomor Tambahan	4297
Tanggal Pengundangan	19 Juni 2003
Pejabat Pengundangan

Hubungan Antar Peraturan

Mencabut :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (tentang Mengubah "indonesische Comptabilteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-undang)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu 1-1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Uu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara

Melaksanakan Amanat Peraturan :

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Angkasa Pura I

Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) :

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Umum (perum) Perikanan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dirgantara Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Primissima
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Persero Pt Pelabuhan Indonesia Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Damri
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Kertas Padalarang
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Brantas Abipraya
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Bahana Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Persero (persero) Pt Angkasa Pura Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Persero (persero) Pt Penjamin Infrastruktur Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur 88
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (perum) Kehutanan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Mandiri Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pt Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Aluminium
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengerukan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Nindya Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyelenggaraan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertamina
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry
Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad
Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Peusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonsia Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Peseroan (persero) Pt. Asuransi Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2012 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Tabungan Negara Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Dirgantara Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Inhutani I
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Pupuk Iskandar Muda yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pupuk Sriwidjaja
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Pal Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pt Geo Dipa Energi Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xii
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan (persero) Pt Pos Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Kapal Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Pt Kertas Padalarang
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dirgantara Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara I
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Semen Baturaja
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Prasarana Perikanan Samudera
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (persero) Pt Jasa Marga
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertamina
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (persero) Pt Wijaya Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Berikat Nusantara
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hutama Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Amarta Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perikanan Nusantara
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara I
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Viii
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Boma Bisma Indra
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Rajawali Nusantara Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Rajawali Nusantara Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Aluminium
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Perum Bulog
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Perusahaan Listrik Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertamina
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pertani
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Kereta Api
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Barata Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Angkasa Pura Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Bulog
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum} pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) pt Bank Tabungan Negara Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) pt Hutama Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Pertambangan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Aluminium
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dai.am Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Penambahan Pei.iyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dai,am Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) pt Waskita Karya Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) pt Adhi Karya Tbk

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (tentang Mengubah "indonesische Comptabilteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-undang)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu 1-1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Uu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara
Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 2004 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Angkasa Pura I