Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955

Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-pabrikan Rokok Bagi "badan Urusan Tembakau"

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955

Pengubahan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (lembaran-negara No.9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955

Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1953 (lembaran-negara No.42 Tahun 1953)

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955

Pencabutan dan Penggantian Undang-undang No. 14 Tahun 1953 (lembaran-negara 1953 No.44)

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955

Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin dari Pada Lembaga Pasteur di Bandung Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "indische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955

Menghentikan Berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran Negara Tahun 1955 No. 24)

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955

Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Sumatera

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955

Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan yang Dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Jawa

Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955

Peeubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955

Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955

Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954

Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, Atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954

Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954

Mengubah "indonesische Comptabiliteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Indonesia 1948 No. 141) untuk Selanjutnya

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954

Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954

Mengubah Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954

Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954

Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954

Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara