Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954

Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (b.v.m.) Nv

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954

Amnesti dan Abolisi

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954

Pengubahan "krosok-ordonnantie 1937" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 604)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953

Memungut Opsenten Atas Bea-masuk

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953

Penetapan Tambahan Opsenten Atas Cukai Bensin dan Sebagainya Selama Tahun 1953

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953

Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953

Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Pengangkutan Kawat Tembaga Tanpa Izin

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Militer Pasal 34 Ayat 5 Stbl 1939 Nomor 582 Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953

Pengawasan Orang Asing

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952

Pemindahan dan Pemakaian Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952

Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952

Mengadakan Bea-keluar-tambahan-sementara Atas Beberapa Barang

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952

Tambahan Pokok Bea Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1952

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952

Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum Kepada Bank Industri Negara

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952

Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan untuk Tahun 1952

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952

Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952

Menambah dan Mengubah Undang-undang pelabuhan-berat-barang (goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-berat-barang (algemeen Goederengeld Reglement)