Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952

Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Peprgolakan

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952

Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Undang-undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Darurat Nr 11 Tahun 1950 untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut An Angkatan Udara. (lembaran-negara Nr 76 Tahun 1951)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952

Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952

Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "indische Muntwet 1912"

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952

Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952

Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1953 dan Berikutnya

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952

Pengubahan dan Penambahan dari "ordonnantie Op De Vennootschapbelasting 1952", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951

Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1951

Pengubah dan Menambah Peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47, Mengenai Idzin Masuk dan Idzin Tinggal untuk Bangsa Asing Ke/di Indonesia

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951

Tambahan Undang-undang Darurat Nr. 37 Tahun 1950, Mengenai Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951

Mengubah "grondhuur-ordonnantie" (s. 1918 No. 88) dan "vorstenlandsch Grondhuurreglement" (s. 1918 No. 20)

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad 1948 No. 141)

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951

Perubahan Reglement A yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie (staatsblad 1931 No. 471)

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951

Memperpanjang Berlakunya Opcenten Atas Beberapa Macam Cukai

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951

Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Mengubah "ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.i. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951

Bursa

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951

Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951

Penilaian dari Bagian-bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik Yang diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944