Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957

Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela)

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957

Penagihan Pajak Negara dengan Surat-paksa

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956

Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956

Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1956 (lembaran-negara No.4 Tahun 1956)

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955

Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian dalam Sektor Partikelir

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955

Bank Negara Indonesia

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955

Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "indische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955

Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran yang Sah

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955

Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 48 Tahun 1953 )

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955

Indak Pidana Imigrasi

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955

Kependudukan Orang Asing