Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951

Penimbunan Barang-barang

Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951

Membatasi Masa Berlakunya Undang-undang Pajak Peredaran 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951

Pemungutan Pajak Penjualan

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951

Penghentian Berlakunya "indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951

Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951

Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944

Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951

Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141)

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951

Penetapan Berlakunya Undang-undang Darurat Nr. 19 Tahun 1950, Mengenai Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951

Perubahan Quotrechtenordonnantiequot Staatsblad 1882 No 240 Jo Staatsblad 1931 No 47

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950

Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950

Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950

Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950

Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950

Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("p.g.m. 1950")

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950

Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950

Perguruan Tinggi

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950

Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)