Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950

Perobahan Undang-undang. Postspaarbank (staatsblad 1934 No. 653. 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295)

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950

Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan Oleh Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950

Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950

Pajak Peredaran

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950

Pinjaman Darurat

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1950

Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan Oleh Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950

Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara

Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950

Penghapusan Pengadilan-pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950

Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950

Pemerintahan Jakarta Raya

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950

Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1950

Penurunan Cukai Tembakau

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1950

Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri

Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1950

Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950

Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950

Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1950

Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (p.g.m. 1950)

Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1950

Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggauta Tentara Angkatan Darat