Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959

Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959

Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959

Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadian Tahun 1959

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959

Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959

Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Jawa Tengah di Semarang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya Dan Makassar

Undang-Undang Darurat Nomor 29 Tahun 1959

Pembentukan Daerah Daerah Tingkat Ii di Sulawesi

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958

Tanda-tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958

Urusan Perumahan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958

Pengubahan "undang-undang Mata Uang Tahun 1953" (undang-undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-negara Tahun 1953 No. 77)

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958

Kedudukan Hukum Apotek Darurat

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958

Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Nomor 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958

Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958

Penambahan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957

Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemuda Peralihan Yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Makassar Dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar Dan Daerah Jeneponto-takalar

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Luwu Dan Pembentukan Daerah Tana Toraja Dan Daerah Luwu

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Bone Dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo Dan Daerah Soppeng