Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956

Pembatalan Hubungan Indonesia-nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956

Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (staatsblad 1932 No. 517)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956

Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (staatsblad 1942 No. 487)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956

Ersetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956

Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 (�zegelverordening 1921�)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956

Penetapan �undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran yang Sah� Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956

Penetapan �undang-undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat� (undang-undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1956

Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956

Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956

Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (international Finance Corporation)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956

Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-masuk

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956

Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956

Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1956

Pengubahan dan Tambahan �postordonnantie 1935� Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-undang No. 76 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No.151)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1956

Penetapan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran-negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956

Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri