Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957

Perubahan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957

Pencabutan Quotregeling Po De Staat Van Oorlog En Belegquot dan Penetapan Quotkeadaan Bahaya

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1957

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957

Pengubahan Undang-undang No. 24 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 78 Tahun 1954) dan Undang-undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957

Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957

Perubahan Canon dan Cijns Atas Hak-hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957

Penyelesaian Pernyataan Keadaan Perang Sebagai yang Telah Dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956

Penetapan "undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (lembaran-negara No.31 Tahun 1950)tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-undang *)

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956

Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (undang-undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-negara No. 29 Tahun 1953) *)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1956

Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang *)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956

Pengubahan "overschrijvingstarief" yang Dilampirkan Pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-nama Barang-barang Tetap(staatsblad 1949 No. 282) *)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956

Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956

Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia *)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956

Perpanjangan Jangka Waktu Masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 *)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-besar dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah *)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956

Penetapan "undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-undang dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya *)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956

Pembelanjaan Pensiun

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah