Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *)
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-besar dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah *)
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956
Pembatalan Hubungan Indonesia-nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Konstitusional & Tata NegaraUndang-Undang Nomor 16 Tahun 1956
Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (staatsblad 1932 No. 517)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956
Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (staatsblad 1942 No. 487)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956
Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 (�zegelverordening 1921�)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1956
Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956
Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (international Finance Corporation)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956
Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-masuk