Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015

Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015

Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015

Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Pegawai Negara Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang Ivc ke Atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015

Angka Kode Instansi Pusat dan Daerah Serta Kode Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2015

Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkatbagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkatpembina Utama Muda Golongan Ruang Iv/c ke Atas dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkatbagi Pegawai Negerisipil Berpangka Tpembina Utama Muda Golongan Ruang Iv/c ke Atasse Lain Kenaikan Pangkatbagi Pegawai Negeri Sipilyang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggiutama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2015

Pedoman Penilian Butir Kegiatan Jabatan Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015

Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2015

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Grissikduri

Tidak Berlaku

Peraturan Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2015

Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang Dipekerjakan Pada Universitas Pembangunan Nasional "veteran"jakarta, Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jawa Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2015

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Penilaian dan Pencatatan Aset Tak Berwujud Berupa Paten Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2015

Pelimpahan Wewenang Pemebrian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2015

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusu Tanjung Lesung

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 02 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2015

Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp000 Nol Rupiah Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2015

Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pemetaan Biomassa Permukaan Skala 1250000

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2015

Tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pemetaan Cepat untuk Bencana Gempa Bumi Gunung Api Tsunami dan Banjir

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1,8 Tahun 2015

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum