Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1952

Perubahan Berselang dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-bea Masuk

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1952

Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebgai Perusahaan I.b.w. dengan Nama Baru \"perusahaan Garam dan Soda Negeri

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang \"bursa\" (lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1952

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara India

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1952

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1952

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1952

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952

Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952

Menetapkan "undang-undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (undang-undang Darurat Nr 25 dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952

Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-surat Pemeriksaan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1952

Penetapan Undang-undang Darurat Nr 3 Tahun 1950 (lembaran-negara Nr 4 Tahun 1950) Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1952

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (undang-undang Darurat Nr 35 Tahun 1950, Lembaran Negara Nr 77 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951

Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951

Menetapkan Undang-undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (lembaran-negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaa Belanda Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951

Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951

Perubahan dan Tambahan Undang-undang Lalu-lintas Jalan (wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951

Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter dan Dokter Gigi