Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951

Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951

Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951

Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export-import Bank of Washington

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951

Penghapusan Badan Hukum \"algemeene Volkscredietbank\"

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea\" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951

Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (undang-undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah dengan Undang-undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Enurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat\" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951

Perubahan Uu No. 15 Tahun 1950 Ri untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-progo

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951

Penetapan "undang-undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951

Pembebasan Cukai Guna Pegawai-pegawai Diplomatik Atau Konsuler dari Negeri-negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951

Penghapusan \"centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (c.v.o.)\"

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Dia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951

Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951

Nasionalisasi De Javasche Bank N.v.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950

Susunan, Kekuasaan dan Jalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

Menetapkan "uu Drt Tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan Tentang Mengeluarkan Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Uu Federal dan Peraturan Pemerintah" Sebagai Undang-undang Federal

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

Permohonan Grasi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950

Penggantian Kerugian Anggota-anggota "dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat"