Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946

Pembentukan Mahkamah Tentara Luar Biasa di Serang dan Pamekasan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946

Keadaan Bahaya

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1946

Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946

Pengadilan Tentara

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946

Pemberian Pangkat Militer Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota Anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara dan Panitera Mahkamah Tentara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946

Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946

Penetapan Hari Mulai Berlakunya Hukum Pidana untuk Daerah Propinsi Sumatera

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946

Pinjaman Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1946

Susunan Peraturan Akan Menjalankan Undang Undang Tahun 1946 No. 12 dari Hal Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946

Pembawaan Uang dari Satu ke Lain Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1946

Pembentukan Kantor Pusat Pemilihan untuk Menjalankan Administrasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1946

Peraturan Tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai Quotzegelverordeningquot 1921

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946

Mencabut Peraturan Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946

Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946

Penghapusan Desa-desa Perdikan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946

Pemilihan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1946

Tambahan Pokok Pajak Bumi 1946 1947

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946

Pernyataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946

Pengeluaran Uang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1946

Peraturan Tentang Kewajiban Menyimpan Uang dalam Bank