Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-barang (undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953

Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953

Pembukaan Apotik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953

Apotik Darurat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953

Menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (lembaran-negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953

Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953

Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953

Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s. (lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953

Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s.(lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953

Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (lembaran-negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953

Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953

Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953

Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953

Akibat-akibat dari Pada Undang-undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953

Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang yang Kurang Mampu

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953

Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 �jachtordonnantie Java En Madura 1940� (staatsblad 1939 Nr 733)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953

Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-import Bank of Washington