Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (national Competitive Bidding/ncb) dengan Sumber Dana dari Bank Dunia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 14 Tahun 2015

Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Obat Publik

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2015

Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil kementerian Keuangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015

Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2015

Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya, Serta Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/suami Atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015

Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas penanaman Modal

Tidak Berlaku

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015

Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015

Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015

Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Pegawai Negara Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang Ivc ke Atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015

Angka Kode Instansi Pusat dan Daerah Serta Kode Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2015

Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkatbagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkatpembina Utama Muda Golongan Ruang Iv/c ke Atas dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkatbagi Pegawai Negerisipil Berpangka Tpembina Utama Muda Golongan Ruang Iv/c ke Atasse Lain Kenaikan Pangkatbagi Pegawai Negeri Sipilyang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggiutama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2015

Pedoman Penilian Butir Kegiatan Jabatan Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015

Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2015

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Grissikduri

Tidak Berlaku

Peraturan Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2015

Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang Dipekerjakan Pada Universitas Pembangunan Nasional "veteran"jakarta, Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jawa Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2015

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Penilaian dan Pencatatan Aset Tak Berwujud Berupa Paten Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tidak Berlaku