Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958

Penghapusan Tanah-tanah Partikelir

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958

Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958

Penempatan Tenaga Asing

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1958

Penetapan Quotundangundang Darurat No7 Tahun 1953 Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian Penyerahan dan Penguasaan Kepunyaan Persediaan Atau dalam Milik Penyimpanan Pengangkutan Atau Pembawaan Kawattembaga dengan Tidak Mempunyai Idzinquot Lembarannegara Tahun 1953 No51 Sebagai Undangundang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No.9 Tahun 1957 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (lembaran-negara Tahun 1957 No.51) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No.6 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No.9) Tentang Perubahan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958

Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958

Penetapan Uu Drt 9-1954 Tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda-kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (lembaran Negara Tahun 1954 No.66) Sebagai Uu

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958

Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-republik Soviet Sosialis

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958

Pengesahan Persetujuan-persetujuan Pengubahan dan Tambahan Antara Republik Indonesia dan Export-import Bank of Washington

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1958

Kenaikan Tarip Uang Rambu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958

Penetapan Undang Undang Darurat No 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undangundang No 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1958

Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia dan Jepang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1958

Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia dan Export-import Bank of Washington

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958

Pengubahan dan Penambahan Undang-undang No. 2 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "tembakau" (krosok Centrale)" (lembaran-negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958

Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Sukabumi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (lembaran-negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran-negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku