Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014 Tahun 2014

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tahun 2014

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor PER-010/A/J.A/05/2014 Tahun 2014

Standar Operasional Prosedur Penelusuran Aset

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tahun 2014

Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tahun 2014

Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2012

Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (p4gn) dan Psikotropika di Sektor Transportasi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (agreement Between The Government of The Hongkong Special Administrative Region of The People's Republic of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012

Penugasan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus Pt Bank Century, Tbk., yang Berada di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009

Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)