Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008

Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (perjanjian Tentang Bantuan Timbal-balik dalam Masalah Pidana)

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Pbb Menentang Korupsi, 2003)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2006

Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005

Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment Or Punishment (konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1962

Pemberian Ganjaran (premi) Kepada Orang-orang yang Telah Memberikan Jasanya dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1960

Pemberian Ganjaran (premi) Kepada Orang-orang yang Telah Memberikan Jasanya dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana

Tidak Berlaku