Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1953

Pepencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 (lembaran-negara Nomor 28 Tahun 1953 ) dan Penetapan Pengubahan "jachtverordening Java En Madoera 1940" (staatsblad 1940 Nr. 247)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953

Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1953

Peraturan Pembungkusan Bahan-bahan Pembeku Karet

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-undang Pajak Peredaran 1950� (lembaran-negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953

Pemberian Uang Duka/penghibur Kepada Janda/ahli Waris Pegawai yang Tewas dalam Melakukan Kewajibannya

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (lembaran-negara Nomor 19 Tahun 1950) dan "undang-undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan dan Perubahan Undang-undang Pajak Peredaran 1950" (lembarannegara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1953

Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan dan Uang Makan di Rumah Penginapan Umum Bagi Menteri Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak Lama, yang Dikeluarkan Berdasarkan " Indische Muntwet 1912" (undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran-negara Nomor 86 Tahun 1952)" Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1953

Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 (lembaran-negara Nomor 13 Tahun 1952), Mengenai Pemberhentian dari Pekerjaan untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya "indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang" (undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (lembaran-negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1953

Penunjukan Rumah-rumah Sakit Partikelir yang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang yang Kurang Mampu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951,tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai" (lembaran-negara Nomor 43 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1953

Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1950 Republik Indonesia (yogyakarta) Tentang Sumpah dan Janji Bagi Anggota Dewan Pemerintah Daerah Bagi Daerah-daerah Otonom di Wilayah Bekas Negara Indonesia Timur

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya� (lembaran-negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1953

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1953

Penetapan "uu Drt 4-1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya"

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1953

Tarip Ongkos-ongkos dalam Ordonansi 17 Desember 1909 (staatsblad 1909 Nomor 584)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1953 dan Berikutnya� (lembaran-negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1953

Penetapan Kedudukan Pegawai Pada Jawatan Kereta Api, yang Berasal dari Perusahaan Kereta Api Partikelir

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1953

penetapan "undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (lembaran-negara Nomor 103 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang