Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 19tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Kewarga-negaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan untuk Membebaskan Bank Indonesia dari Kewajiban yang Dimaksudkan dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 yang Diadakan Berdasarkan Pasal Pasal 16 Ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 61), Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958

Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958

Wajib-militer

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Semarang

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958

Persetujuan Konpensi Hak-hak Politik Kaum Wanita

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Ii dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengggara Timur

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang (lembaran-negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-undang Mata Uang Tahun 1953 (lembaran-negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1958

Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1957 dan Berikutnya

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 16tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (lembaran-negara Tahun 1957 No. 63)"sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1958

Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang Dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 (dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu yang Ditetapkan dengan Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Jo. Undang-undang No. 63 Tahun 1958 (lembaran-negara Tahun 1958 No. 58 No 114)

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin dan Sebagainya dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (lembaran-negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani dan Nelayan (lembaran-negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958

Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958

Tentang Perkumpulan Koperasi

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958

Dewan Perancang Nasional