Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957

Menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (lembaran-negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957

Penetapan Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (lembaran-negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin dari Pda Lembaga Pasteur di Bandung Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1957

Pemasukan Anggaran Belanja Negara

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1957

Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1957

Perubahan Undang-undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1957

Penetapan Undang-undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No. 58) Tentang Menambah Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (lembaran-negara Tahun 1952 No. 78) Tentang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957

Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1957

Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1957

Penetapan Bagian I (pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ii (kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1957

Penetapan Bagian Iii (kementerian dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1957

Penetapan Bagian Iiia (kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1957

Penetapan Bagian Iv (kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1957

Penetapan Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya Mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri/dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1957

Penetapan Bagian Va (kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1957

Penetapan Bagian Vb (kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1957

Penetapan Bagian Vi (kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1957

Penetapan Bagian Vii (kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954