Keputusan Presiden Nomor 320 Tahun 1955

Pemberhentian dan Pengangkatan Sebagai Tenaga Perbantuan Pada Majelis Pertimbangan Pajak

Keputusan Presiden Nomor 321 Tahun 1955

Pembebanan Penggantian Uang Sebesar Rp 8.990,10 Kepada Karsimin Picun

Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1955

Pemberhentian Letnan Kolonel Dr. Imam Brp 17031 Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955

Penetapan "undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (lembaran-negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-undang)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955

Pengawasan Terhadap Urusan Kredit

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-statistik)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-keluar-umum 1949)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 99 Tahun 1954) Tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 59 Tahun 1952) Tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-undang)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1955

Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955

Pengubahan Undang-undang No. 9 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 36 Tahun 1953 ), Tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955

Dewan Penerbangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1955

Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1955

Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (lembaran-negara 1954 No. 72), Tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia, Knil Dahulu dan Sebagainya, dan Kepada Janda dan/atau Anaknya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-undang)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1955

Pengeluaran Surat Perbendaharaan Tahun 1955

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti yang Termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5 Tahun 1950 dan Diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 1950, Sebagai Undang-undang)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1955

Penetapan Retribusi untuk Izin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1954/1955

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

Pengubahan Undang-undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta)