Keputusan Presiden Nomor 212 Tahun 1953

Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tanggal 23 Juli 1953 Tentang Perbaikan Peternakan Lembu di Propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-barang (undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1953

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah Swatantra", Lembaran-negara Tahun 1952 Nomor 47)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953

Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 ("peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra", Lembaran-negara Tahun 1952 Nomor 48)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953

Pembukaan Apotik

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (peraturan Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, Lembaran-negara Tahun 1952 Nomor 49)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953

Apotik Darurat

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1953

Pengeluaran Surat-perbendaharaan untuk Tahun 1953

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953

Menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (lembaran-negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953

Peraturan Pemerintah untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-verordening (staatsblad 1939 Nomor 39)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953

Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1953

Gaji Para Pejabat Sekretaris Jenderal Pada Pelbagai Kementrian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1953

Pengubahan "algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 Nr 76)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953

Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953

Penguasaan Tanah-tanah Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953

Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1953

Gaji Penjabat Thesaurir Jenderal dan Perubahan Kedudukan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia