Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955

Pengawasan Terhadap Urusan Kredit

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 99 Tahun 1954) Tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1955

Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955

Dewan Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1955

Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (lembaran-negara 1954 No. 72), Tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia, Knil Dahulu dan Sebagainya, dan Kepada Janda dan/atau Anaknya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1955

Pengeluaran Surat Perbendaharaan Tahun 1955

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1955

Penetapan Retribusi untuk Izin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1954/1955

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955

Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama untuk Kapal-kapal

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1955

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 30 Tahun 1954) Tentang Dewan Keamanan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1955

Gabungan Kepala-kepala Staf

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1955

Cara Centraal Rubber Fonds Termaksud dalam "centraal Rubber Fonds Ordonnantie 1948" Melaksanakan Tugasnya Termaksud dalam Pasal 2 Ordonansi Tersebut

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1955

Pengubahan/penambahan Peraturan Pemerintah N0.50 Tahun 1951 (lembaran-negara No. 70 Tahun 1951) Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955

Dewan Keamanan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955

Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1955

Pemindahan Kekuasaan "hoofd Van Gewestelijk Bestuur" dalam Peradilan Asli

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955

Cara Penggunaan Uang Opsenten Atas Bea-keluar Atas Karet Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955

Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955

Peraturan Pembebasan dari Bea-masuk dan Bea-keluar Umum untuk Keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1955

Peraturan Pembebasan dari Bea-masuk dan Bea-keluar Umum untuk Keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu