Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955

Indak Pidana Imigrasi

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955

Kependudukan Orang Asing

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955

Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-pabrikan Rokok Bagi "badan Urusan Tembakau"

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955

Pengubahan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (lembaran-negara No.9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955

Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1953 (lembaran-negara No.42 Tahun 1953)

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955

Pencabutan dan Penggantian Undang-undang No. 14 Tahun 1953 (lembaran-negara 1953 No.44)

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955

Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin dari Pada Lembaga Pasteur di Bandung Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "indische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955

Menghentikan Berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran Negara Tahun 1955 No. 24)

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955

Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Sumatera

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955

Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan yang Dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Jawa

Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955

Peeubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955

Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955

Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1955

Memperpanjang Jangka Waktu untuk Mengambil Ketetapan Pasal 30 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1955

Menghapus Jumlah Uang Rp 8.493 dari Perhitungan Bendaharawan Kepala Biro Perbendaharaan Kementerian Kehakiman di Jakarta

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1955

Pernyataan Keadaan Perang Pulau-pulau Boano, Kelang, Manipa, Haruku, Saparua dan Nusa Laut, Keparu, Kai, Watubela dan Goram

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1955

Pengabulan Permohonan Java Transport and Trading Co

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1955

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1954 Pada Sub Ketiga Ayat I dan K

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1955

Perubahan Penetapan Masa Berlakunya Larangan Mempunyai Persediaan Padi dan/atau Beras dari 1000 Kg

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1955

Sumpah dan Janji Presiden Universal Negeri