Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1958

Pembentukan Badan Urusan Dagang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958

Penetapan Undang Undang Darurat No 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undangundang No 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1958

Penetapan Presentase dari Penerimaan Beberapa Pajak Negara untuk Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1958

Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia dan Jepang

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1958

Pengusahaan Pertambangan Timah Belitung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958

Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1958

Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia dan Export-import Bank of Washington

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1958

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958

Pengubahan dan Penambahan Undang-undang No. 2 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958

Penyerahan Urusan Lalu-lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke-i

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "tembakau" (krosok Centrale)" (lembaran-negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1958

Penambahan Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958

Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Sukabumi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958

Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (undang-undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-negara No. 2 Tahun 1958)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (lembaran-negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1958

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 55 Tahun 1954) Tentang Hak Kekuasaan untuk Memberikan Gaji yang Tertentu

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran-negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1958

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Pelayaran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (lembaran-negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku