Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1951

Pembubaran "raad En Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezen" dan Pembentukan "dewan Pengukuran dan Penggambaran Peta" dan "direktorium untuk Pengukuran dan Penggambaran Peta"

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1951

Perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1951

Menyatakan Berlakunya "epidemie Ordonnantie" (lembaran Negara 1911 No. 299) Terhadap Poliomyelitis Anterior Acuta (penyakit Lumpuh Kanak-kanak)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950

Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950

Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950

Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950

Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950

Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("p.g.m. 1950")

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950

Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950

Perguruan Tinggi

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950

Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950

Perobahan Undang-undang. Postspaarbank (staatsblad 1934 No. 653. 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295)

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950

Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan Oleh Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950

Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950

Pajak Peredaran

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950

Pinjaman Darurat

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1950

Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan Oleh Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950

Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara