KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1955

Pemberhentian Letnan Kolonel Dr. Imam Brp 17031 Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955

Penetapan "undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (lembaran-negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-undang)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955

Pengawasan Terhadap Urusan Kredit

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-statistik)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-keluar-umum 1949)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 99 Tahun 1954) Tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 59 Tahun 1952) Tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-undang)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1955

Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955

Pengubahan Undang-undang No. 9 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 36 Tahun 1953 ), Tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955

Dewan Penerbangan

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1955

Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1955

Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (lembaran-negara 1954 No. 72), Tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia, Knil Dahulu dan Sebagainya, dan Kepada Janda dan/atau Anaknya

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-undang)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1955

Pengeluaran Surat Perbendaharaan Tahun 1955

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti yang Termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5 Tahun 1950 dan Diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 1950, Sebagai Undang-undang)

Tidak Berlaku

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1955

Penetapan Retribusi untuk Izin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1954/1955

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

Pengubahan Undang-undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955

Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama untuk Kapal-kapal

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955

Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas)