Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2010

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Energi dan Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009

Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pindah Korupsi Serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009

Sekretariat Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2009

Biaya Transportasi Jemaah Haji.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2009

Pengikatan Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009

Badan Hukum Pendidikan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009

Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-undang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009

Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (konvensi Stockhom Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)