Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999

Perubahan Kedua Pp 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Psikotropika

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1992

Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Islamic Development Bank (idb)

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991

Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadappelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Membangkitkan Energi/listrik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

Sistem Pendidikan Nasional

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986

Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985

Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri

Tidak Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1982

Konservasi Energi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959

Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958

Penetapan Bagian X (kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1957

Penetapan Bagian X (kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik India

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954

Pernyataan Berlakunya Undang-undang No 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1954

Penetapan Bagian X (kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952

Pembebasan Bea-masuk untuk Barang-barang Berupa Kiriman-kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951

Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950

Perguruan Tinggi Agama Islam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1947

Memusatkan Segala Urusan Sekolah-sekolah Lanjutan Negeri Pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan