Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013
Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013
Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013
Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013
Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013
Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013
Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2013
Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Balai Harta Peninggalan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2013
Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2013
Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan (standard Trading Conditions) di Bidang Angkutan Multimoda
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013