Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971

Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang Dialihkan Bentuk Usahanya Menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Semen Padang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxiii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971

Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Iii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1971

Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Satya Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1971

Perhitungan Anggaran Tahun 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Zatas dan Perusahaan Negara (p.n.) Asam Arang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1971

Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1971

Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana yang Dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1970 (l.n. Tahun 1970 Nomor 27; T.l.n. Nomor 2932) Jo. Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (l.n.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "hutama Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1971

Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian P.n. Menunda Kapal Tundabara (l.n. Tahun 1961 Nomor 134)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "bhinneka Kimia Farma" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971

Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 10, 11, 14 dan 15 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971

Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/tunjangan yang Bersifat Pensiun