Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1958

Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia dan Export-import Bank of Washington

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1958

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958

Pengubahan dan Penambahan Undang-undang No. 2 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958

Penyerahan Urusan Lalu-lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke-i

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "tembakau" (krosok Centrale)" (lembaran-negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1958

Penambahan Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958

Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Sukabumi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958

Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (undang-undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-negara No. 2 Tahun 1958)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (lembaran-negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1958

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 55 Tahun 1954) Tentang Hak Kekuasaan untuk Memberikan Gaji yang Tertentu

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran-negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1958

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Pelayaran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (lembaran-negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1958

Pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (undang-undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-negara No. 42 Tahun 1957)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1958

Penempatan Semua Bank Belanda Dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (lembaran-negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958

Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1958

Perubahan Batas-batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Madiun

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1958

Penempatan Semua Perusahaan-perusahaan Perkebunan/pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia