Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000

Perubahan Pp 98-1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Ri Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000

Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000

Perubahan Pp 40-1995 Tentang Angkutan Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000

Pengurangan Penyertaan Modal Negara Ri Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Tambang Batubara Bukit Asam

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000

Perusahaan Jawatan (perjan)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000

Kepelautan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000

Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000

Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000

Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Kertas Leces

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000

Pencarian dan Pertolongan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000

Perubahan Pp 58-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Pertambahan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Ang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000

Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000

Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000

Perubahan Ketiga Pp 17-1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000

Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu