Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 16tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (lembaran-negara Tahun 1957 No. 63)"sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1958

Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang Dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 (dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu yang Ditetapkan dengan Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Jo. Undang-undang No. 63 Tahun 1958 (lembaran-negara Tahun 1958 No. 58 No 114)

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin dan Sebagainya dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (lembaran-negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani dan Nelayan (lembaran-negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958

Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958

Tentang Perkumpulan Koperasi

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958

Dewan Perancang Nasional

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1958

Perpanjangan Jangka-waktu Satu Tahun dan Pada Keadaan Perang yang Telah Dinyatakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 dan yang Disahkan dengan Undang-undang No. 79 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No. 170) untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958

Penerbangan

Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1958

Pengubahan Pasal-pasal 16 dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (undang-undang No. 11 Tahun 1953)

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958

Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958

Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda

Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958

Pengubahan Undang-undang Pajak Bangsa Asing (undang-undang No. 74 Tahun 1958)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957

Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemuda Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-takalar

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957

Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Encalve Imogiri, Kota Gede dan Ngawen