Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951

Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951

Penilaian dari Bagian-bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik Yang diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951

Penimbunan Barang-barang

Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951

Membatasi Masa Berlakunya Undang-undang Pajak Peredaran 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951

Pemungutan Pajak Penjualan

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951

Penghentian Berlakunya "indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951

Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951

Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944

Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951

Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141)

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951

Penetapan Berlakunya Undang-undang Darurat Nr. 19 Tahun 1950, Mengenai Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951

Perubahan Quotrechtenordonnantiequot Staatsblad 1882 No 240 Jo Staatsblad 1931 No 47

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1951

Pembubaran Perutusan Republik Indonesia ke Konperensi Kedua Uni Indonesia-nederland di Negara Belanda

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1951

Pembubaran Delegasi Indonesia dalam Perundingan Masalah Irian Barat dengan Pemerintah Kerajaan Belanda

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1951

Pemberian Gaji Kepada Ir. Putu Hena Sebagai Direktur Jenderal Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1951

Pengangkatan Abdul Hakim Sebagai Gubernur Sumatera Utara

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1951

Pengangkatan Mr. Sumarman Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen dalam Negeri

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1951

Penempatan D.p. Tuyn Sebagai Kepala Kantor Akuntan Pajak di Negeri Belanda