Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Ix (pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. X (pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xi (pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xiii (perusahaan Tambang Timah di di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xiv (perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xv (perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xvi (jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xvii (perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xviii (penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1954

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea"(lembaran-negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1954

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea"(lembaran-negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953

Memungut Opsenten Atas Bea-masuk

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953

Penetapan Tambahan Opsenten Atas Cukai Bensin dan Sebagainya Selama Tahun 1953

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953

Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953

Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Pengangkutan Kawat Tembaga Tanpa Izin

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Militer Pasal 34 Ayat 5 Stbl 1939 Nomor 582 Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan