Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2014

Tugas dan Fungsi Atase Hukum Pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2014

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014

Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014

Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2014

Tata Cara Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014

Formasi Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2014

Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh-02.gr.02.01 Tahun 2009 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 09 Tahun 2014

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2014

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2014

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2014

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2014

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2014

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2014

Penyelenggaraan Program Pelatihan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2014

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013

Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus