Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa Serta Permohonan dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023

Visa dan Izin Tinggal

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2023

Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian Bagi Anak dalam Pasal 3a Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023

Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2023

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022

Intelijen Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2022

Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2021

Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2021

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa, Permohonan dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021

Penjamin Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021

Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021

Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2021

Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021

Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

Tidak Berlaku