85 Peraturan ditemukan

PERMENKUMHAM 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh-01.ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2012

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012

Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2012

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012

Tata Cara Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2011

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.02.10 Tahun 2011

Formasi Jabatan Notaris

Penegakan Hukum & Profesi Hukum 

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2011

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2011

Daftar Yayasan

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2010

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010

Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata

Perdata Perdata dan Islam Penegakan Hukum & Profesi Hukum 

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2010

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2010

Tata Cara Pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2009

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009

Daftar Perseroan

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2009

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009

Sekretariat Majelis Pengawas Notaris

Penegakan Hukum & Profesi Hukum 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Cara Pengangkatan Anggota Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2009

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.AH.01.01 Tahun 2009

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2008

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2008

Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Menjadi Badan Hukum

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PERMENKUMHAM 2008

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2008

Daftar Perseroan

  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  • Dokumen :  
  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum