Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2019

Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018

Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018

Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017

Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2017

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2017

Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017

Ujian Pengangkatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017

Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016

Majelis Kehormatan Notaris

Tidak Berlaku