Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
| Nomor | 9 |
| Tahun | 2017 |
| Tentang | Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 05 Mei 2017 |
| Pejabat yang Menetapkan | YASONNA H. LAOLY |
| Status | Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris |
| Dokumen Peraturan | |
| Jumlah dilihat | 7043 |
| Jumlah diDownload | 1005 |
| Tahun Pengundangan | 2017 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 1087 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 04 Agustus 2017 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia