Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016

Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016

Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblikiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pelaporan dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2016

Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2016

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015

Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Pergantian Kepengurusan Partai Politik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015

Susunan Organisasi Tata Cara Pengangkatan Anggota Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014

Pengesahan Badan Hukum Yayasan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014

Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2014

Tugas dan Fungsi Atase Hukum Pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2014

Tata Cara Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014

Formasi Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013

Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013

Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik