Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951,tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai" (lembaran-negara Nomor 43 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1953

Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1950 Republik Indonesia (yogyakarta) Tentang Sumpah dan Janji Bagi Anggota Dewan Pemerintah Daerah Bagi Daerah-daerah Otonom di Wilayah Bekas Negara Indonesia Timur

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya� (lembaran-negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1953

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1953

Penetapan "uu Drt 4-1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya"

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1953

Tarip Ongkos-ongkos dalam Ordonansi 17 Desember 1909 (staatsblad 1909 Nomor 584)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1953 dan Berikutnya� (lembaran-negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1953

Penetapan Kedudukan Pegawai Pada Jawatan Kereta Api, yang Berasal dari Perusahaan Kereta Api Partikelir

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1953

penetapan "undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (lembaran-negara Nomor 103 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1953

Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Tentang Pemilihan Anggota-anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan� (lembaran-negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1953

Penambahan Tugas dan Penambahan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari Bagian-bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (lembaran-negara Nomor 87 Tahun 1951 Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953

Penambahan dalam Ketentuan Tentang Tugas dan Urusan Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan di Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan� (lembaran-negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1953

Susunan dan Pimpinan Kementrian Pertahanan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953

Bank Tabungan Pos

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1953

Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (lembaran-negara Nomor 15 Tahun 1950)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1953

Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1953

Penetapan Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan