Keputusan Presiden Nomor 207 Tahun 1953

Tidak Diperbolehkan Permohonan Bebas Tugas Kepala Staf Angkatan Darat

Keputusan Presiden Nomor 208 Tahun 1953

Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya Tentang Perusahaan Status Tanah Engendom di Bidaracina

Keputusan Presiden Nomor 209 Tahun 1953

Pengangkatan Wakil Direktur Pada Bank Negara Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 210 Tahun 1953

Perubahan Ketentuan Penyelenggaraan Zegelverodening 1921

Keputusan Presiden Nomor 211 Tahun 1953

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Menambah Hasil Bumi

Keputusan Presiden Nomor 212 Tahun 1953

Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tanggal 23 Juli 1953 Tentang Perbaikan Peternakan Lembu di Propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-barang (undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1953

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah Swatantra", Lembaran-negara Tahun 1952 Nomor 47)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953

Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 ("peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra", Lembaran-negara Tahun 1952 Nomor 48)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953

Pembukaan Apotik

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (peraturan Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, Lembaran-negara Tahun 1952 Nomor 49)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953

Apotik Darurat

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1953

Pengeluaran Surat-perbendaharaan untuk Tahun 1953

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953

Menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (lembaran-negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953

Peraturan Pemerintah untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-verordening (staatsblad 1939 Nomor 39)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953

Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1953

Gaji Para Pejabat Sekretaris Jenderal Pada Pelbagai Kementrian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1953

Pengubahan "algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 Nr 76)