Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1954

Pengubahan Peraturan Tentang Bank Rakyat Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (lembaran-negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954

Penyelenggaraan Undang-undang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1952 Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1954

Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 24 Tahun 1950 Tentang Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri (lembaran-negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1954

Pemberian Pembebasan-pembebasan dari Pemungutan Tambahan Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954

Pernyataan Berlakunya Undang-undang No 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian Kepada Propinsi-propinsi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

Pengubahan Undang-undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1954

Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian Kepada Kotapraja Jakarta-raya

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1954

Pencabutan Ordonansi �uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949� (staatsblad 1949 Nr 159)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1954

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 61 Tahun 1953)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1954

Penetapan �undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (lembaran Negara No 26 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 No 141)� Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1954

Tunjangan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Calon Pegawai Negeri Sipil yang Belajar di dalam dan di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1954

Penetapan �undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (lembaran-negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)� Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1954

Urusan Rekonstruksi Nasional

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1954

Penetapan �undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)� Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1954

Dewan Keamanan Nasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1954

Penetapan "undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-undang