UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955

Penetapan "undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (lembaran-negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-undang)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-statistik)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-keluar-umum 1949)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 59 Tahun 1952) Tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-undang)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955

Pengubahan Undang-undang No. 9 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 36 Tahun 1953 ), Tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1955

Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-undang)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti yang Termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5 Tahun 1950 dan Diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 1950, Sebagai Undang-undang)

Tidak Berlaku

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

Pengubahan Undang-undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955

Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955

Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-muka Pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undang-undang No. 11 Tahun 1953)

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955

Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (tentang Mengubah "indonesische Comptabilteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-undang)