Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1947

Pemeriksaan Perkara Pidana Diluar Hadir Terdakwa Pada Pengadilan Negeri

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1947

Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947

Penghapusan Pengadilan-raja (zelfbest Uursrecht Spraak) di Jawa dan Sumatera

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1947

Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1947

Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1947

Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1947

Naturalisasi Curt Ulrich Gross

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1947

Cukai Tembakau Ii

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947

Cukai Minuman Keras

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1947

Mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 20, Tahun 1947 Menjadi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 Jo 31, 8, 9, 11 dan 16

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1947

Memusatkan Segala Urusan Sekolah-sekolah Lanjutan Negeri Pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947

Kecelakaan 1947

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1947

Kecelakaan Perang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1947

Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 21, Tahun 1947

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1947

Susunan dan Acara Pengadilan Tentara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 Jo. 31, 8, 9, 11 dan 16

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1947

Undian-uang Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947

Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947

Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara